Workshop Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen Muda Dan Jabatan Fungsional Non Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022

Kegiatan “Workshop Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen Muda dan Jabatan Fungsional Non Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Mataram dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Februari 2022 di Hotel Aston Inn Kota Mataram.

Dr. Amin Mudzakir, S.S., M.Hum dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Jakarta dengan membawakan materi bertema Kebijkana dan Strategi Membangun Kolaborasi Penelitian: Sebuah Refleksi Kritis. Dalam paparannya pemateri mengatakan bahwa riset sosial humaniora diperlukan sebagai bagian dari pembentukan tatanan sosial. Namun di Indonesia, seperti di negara-negara poskolonial lainnya, riset dan pengajaran sering dipisahkan. Riset dilakukan lembaga tersendiri yang sering terputus dari universitas. 

Di sisi lain, di universitas, porsi untuk riset masih jauh di bawah porsi untuk pengajaran. Akibatnya sementara hasil riset tidak diajarkan secara luas, pengajaran pun dijalankan tanpa riset. Dualisme ini tercermin dari dinamika kelembagaan. Sejak awal organisasi riset terpisah dari dinamika universitas. Dalam bidang ilmu-ilmu sosial humaniora, sempat muncul lembaga-lembaga swasta, tetapi sekarang keberadaan dan keberlanjutannya dalam pertanyaan. Riset-riset berbasis dana korporasi tentu saja mempunyai tujuan dan cakupan yang sangat terbatas–yang dalam beberapa hal boleh jadi tidak mempertimbangkan kepentingan publik.

UU No. 11/2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi mengamanatkan pemerintah untuk membentuk suatu badan riset nasional, dan Perpres No. 78/2018 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi dasar pengintegrasian lembaga-lembaga riset milik pemerintah. Menurut Dr. Amin Mudzakir, secara harfiah kolaborasi berarti kerja sama. Akan tetapi, jika dilihat secara lebih kritis, kolaborasi bisa juga dimaknai sebagai strategi penghematan (austerity) penggunaan dana publik untuk riset. Riset tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, tetapi diserahkan kepada pasar. Memang, dengan retorika kolaborasi, riset yang tadinya terkesan hanya merupakan kerja birokratis biasa menjadi lebih terbuka bagi publik. Para peneliti, tidak hanya pegawai BRIN, bisa mengakses dana riset yang tersedia. Akan tetapi, sementara sejauh ini postur anggaran riset belum menunjukkan perubahan signifikan (malah berkurang karena pandemi), jumlah penerima manfaatnya justru bertambah berkali lipat.

Hal-hal penting yang perlu bagi para periset yaitu bahwa riset adalah aktivitas jangka panjang yang melelahkan, sehingga membutuhkan stamina yang terus terjaga. Kompetensi spesifik berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan, tetapi ia harus selalu terkait dengan perkembangan global. Inti dari kolaborasi adalah jaringan. Oleh karena itu, peneliti mesti terlibat dalam jaringan sosial yang luas, termasuk dengan sejawat di luar negeri, agar bisa bertahan di tengah sumber daya riset yang semakin melimpah (karena akses digital) tetapi terbatas.

Sesi pertama direspon pertanyaan-pertanyaan dari peserta yaitu mengenai adakah BRIN di daerah? Serta bagaimana trik menemunkan celah untuk melihat hal-hal bersifat kebaruan dari ilmu pengetahuan bagi penelitian yang bisa dikembangkan?

Jawaban untuk pertanyaan pertama dijelaskan oleh Dr. Amin bahwa kini terdapat BRIDA (Badan Risen dan Inovasi Daerah) yang juga bisa diakses sebagai salah satu lembaga yang siap berkolaborasi dengan para peneliti di daerah. Lalu mengenai pertanyaan kedua Dr. Amin mengatakan bahwa untuk hal-hal kebaruan arus selalu melihat perubahan di realitas, tidak selalu berpatokan pada referensi literasi. Terkadang hal kebaruan muncul di tengah proses penelitian, maka proposal bisa berubah drastis.

Sesi kedua diisi oleh Muhamad Ali, Ph.D Ketua LPPM Universitas Mataram. Pemapaarannya bertopik tentang merancang proposal penelitian kompetitif nasional. Pada pemaparan materinya tersebut Muhamad Ali menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori penelitian di Universitas Mataram yang berpotensi untuk menjadi penelitian kolaboratif bersama pihak lain di luar Universitas Mataram. Kategori penelitian tersebut yaitu:

1. Skema Penelitian Dasar Program Penelitian Dasar:Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) 1. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) 2. Penelitian Dasar Kemitraan (PDK) | b. Program Penelitian Pembinaan: 1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2. Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PKPT) | c. Program Penelitian Pascasarjana (PPS) 1. Penelitian Tesis Magister (PTM) 2. Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 3. Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) 4. Program Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
2. Skema Penelitian Terapan Penelitian Terapan Kompetitif Nasional b. Penelitian Terapan Unggulan PT
3. Skema Penelitian Pengembangan
4. Penelitian Pengembangan

Kategori-kategori penelitian yang disebutkan kemudian diuraikan secara lebih mendetail dengan menunjukan hal-hal yang bersifat teknis melalui slide presentasi.

Selain penjelasan mengenai skema penelitian di Universitas Mataram, Muhamad Ali melanjutkan materi dengan membahas tahapan seleksi dan evaluasi dokumen penelitian serta penilaian kelayakan usulan yang ditunjukan melalui tabel-tabel pada slide presentasi. Selanjutnya Muhamad Ali melanjutkan materi mengenai strategi penyusunan proposal penelitian dimana para calon peneliti harus memahami panduan penelitian secara detail. Muhamad Ali memberikan arahan bahwa peneliti tidak boleh ragu menggunakan hal-hal kebaruan (novelty), perbandingkan keunggulan (konsep/produk/paten) dengan yang sudah ada, tegaskan konsistensi judul, tujuan teori, dan metode serta jadwal dan anggaran serta menetapkan tujuan eksplisit pada luaran konseptual, produk dan peluang industri.

Materi diakhiri dengan pemaparan mengenai tahapan penilaian rancangan anggaran biaya pada penelitian. Dalam materi tersebut Muhamad Ali mengatakan bahwa penetapan anggaran penelitian berdasarkan pada standar biaya keluaran PMK No. 69  Tahun 2018 dan PMK No. 127 tahun 2019. Bidang yang difokuskan yaitu pangan pertanian, energy, kesehatan, trasportasi, teknologi informasi dan komunikasi, hankam, material maju, kemaritiman, kebencanaan, soshum, seni budaya dan pendidikan.

Respon untuk pemaparan materi dari Muhamad Ali berupa pertanyaan mengenai prosedur kolaborasi penelitian terkait penyesuaian tema-tema penelitian. Untuk pertanyaan ini Muhamad Ali menerangkan bahwa tim LPPM Universitas Mataram akan mengevaluasi apa bidang keahlian dari para calon peneliti, menyesuaikan dengan program riset Universitas Mataram, dan menyesuaikan keilmuan apa yang di dalami.

Sesi ketiga diisi oleh Suryani Eka Wijaya yang membawakan topik Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Akses dan Arah Kebijakan. Sesi ketiga dibuka dengan menunjukan amanat dari gubernur NTB tentang pembangunan daerah yang mendambakan daerah yang tertata rapi, tempat hunian yang menyenangkan, masyarakat yang berdaya saing, berbudi luhur dan tangguh, serta pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu Suryani Eka Wijaya memaparkan tentang tahapan pencapaian RPJMD Provinsi NTB tahun 2022 hingga 2023, yaitu Pemantapan industrialisasi mewujudkan diversifikasi ekonomi meningkatkan dayasaing daerah, menurunnya kemiskinan di tahun 2022 dan Mencapai kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri, dengan indeks pembangunan manusia yg semakin tinggi di tahun 2023. Kemudian pada presentasinya Suryani Eka Wijaya menampilkan tentang Desa Gemilang yang di dalamnya termuat Desa Bersinar, Desa Wisata, Perpustakaan Desa, PAUD HI, Ekraf, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Zero Waste, Digitalisasi, Industrialisasi, Bumdes Maju, Posyandu Keluarga, Destana, dan Desa Bersinar.

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar, meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, meingkatnya pendapatan asli daerah, meningkatnya profesionalisme ASN, meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan

Pada slide presentasinya Suryani juga menampilkan gambaran 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menjadi hal yang perlu dicapai dalam pembangunan serta pembagian peran dalam program mencapai tujuan pembangunan tersebut. Penelitian dalam hal tersebut menjadi hal yang dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Suryani berharap penelitian-penelitian yang dilakukan terkoneksi dengan tujuan-tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Respon yang muncul di sesi diskusi pada sesi ketiga ialah ragam pertanyaan dari peserta. Di anataranya:

1. Mengapa banyak data BAPPEDA yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan?
2. Berapa kisaran anggaran penelitian dari pemerintah daerah di tahun-tahun ini? bagaimana skema kerjasama penelitian lembaga seperti BAPPEDA dengan perguruan tinggi?
3. Tingkat kebahagiaan masyarakat NTB termasuk rendah. Benarkan hal tersebut?

Untuk ketiga pertanyaan tersebut Suryani menjelaskan bahwa:

1. Persoalan data yang tidak sesuai realitas adalah persoalan human error. Data yang factual ialah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik NTB.
2. Penelitian dibiayai pemerintah daerah sudah ada dan dana di tahun-tahun refocusing hanya sekitar 50.000.000 utk dosen peneliti. Skema dan prosedur diatur dan difilter dewan riset daerah. Prosedur lainnya berhubungan dengan BRIDA – Badan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Pihak BAPPEDA ataupun Pemerintah Daerah belum mengetahui sumber informasi mengenai tingkat kebahagiaan masyarakat NTB yang dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya penelusuran lebih jauh mengenai informasi tersebut dan harus bersumber dari sumber yang valid.